pedoman pengelolaan keuangan daerah. KMP/921 ROMON NAGNAUEK !RETNEM NARUTAREP SATA NAHABUREP. pedoman pengelolaan keuangan daerah

Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Jenis. 2021. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran BAB II Huruf D Angka 5 huruf d nomor 6), perlu mengatur Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus. Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro menekankan pentingnya memperkuat kapasitas manajemen dalam mengelola Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ). Daerah dan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran; c. 28. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat ABSTRAK: Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), perlu mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan. Jakarta. Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 6. PMK nomor 129/PMK. E-PPID - Pedoman Pengelolaan Keuangan Tahun 2021. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 14. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. 000. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. -3- 12. Pengaduan. (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 81/2021 – Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di. SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA GUBERNUR ACEH, Menimbang. 28Ibid, Pasal 162 Ayat (8c) Huruf b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 30 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168,sebagai pedoman pengelolaan rekening Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sehat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 1 tahun 2021 tentang kerja sama daerah download; keputusan gubernur no. bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diatur dengan Peraturan. BPKAD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BRT Bus Rapid Transit BUMD Badan Usaha Milik Daerah CA Creditworthiness Academy CIP Capital Investment PlanningSISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATENBOJONEGORO. Pedoman Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) Pedoman Verifikasi dan Validasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Penyesuaian Infrastruktur Lainnya (DPIL) Pedoman. id: 43 hlm. berdasarkan SE Dirjen tersebut merupakan hal baru bagi BLUD, sehingga dalam penerapannya agar dapat lebih tertib, efektif dan efisien serta akuntabel perlu dibantu oleh sistem aplikasi yang. Bincang Lepas Pengelolaan Keuangan Daerah secara khusus terkait Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Jumat, 16 Agustus 2021, pukul 14. Perwakilan. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4. PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja •Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD •Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah •Kas Umum •Piutang •Investasi •Barang •Dana Cadangan •Utang Akuntansi Keuangan. penyusunan rancangan APBD; d. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola keuangan Daerah dapat melibatkan. 05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum. Tipe Dokumen. Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ini terdiri atas: Pengelola keuangan daerah. Beranda. 1 Gd B Perkantoran Wali Kota Bekasi, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia . bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna menyesuaikan perkembangan regulasi dan kondisi saat ini; b. proses kerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan ekonomis. Tempat Penetapan. 07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah menjadi PMK nomor 248/PMK. 2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. 2017. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. 42 , 201 9 PEMERINTAH DAERAH. NOMOR 13 TAHUN2006 TENTANG PEDOMANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGANRAHMATTU}IAN YANG MAHA ESA, MENTERIDALAMNEGERT, Menimbang: bahwa untuk melakanakan Pasal155 Peraturan Pemerintah Nomor 58. TBN = Tambahan Berita Negara. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahPaparan Ringkasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 19 Tahun 2020. : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan. Tidak Berlaku. Oleh karena itu, pedoman pendampingan sangat diperlukan untuk dibuat, yang selanjutnya akan digunakan untuk pendampingan ke seluruh Perangkat Daerah. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Peraturan Gubernur Jawa Timur. 77 TAHUN 2020 Tentang PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. id. Kementerian Dalam Negeri. OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH - DESA Status. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020. 58, LN. 29Ibid, Pasal 162 Ayat (8c) Huruf c. pdf), Text. 13, BN. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Subjek. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Latar Belakang Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019. Mulyana Saturday, May 07, 2022 Juknis , pedoman. Adanya kelembagaan dan kelengkapan personel pendukung bagi pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. A. Perwakilan. Indonesia, Pemerintah Pusat. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD Sesuai SE Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 981/4092/KEUDA Dan Permendagri No. Pedoman Reviu LHA Audit Barang dan Jasa Daerah APIP. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang e. Pedoman Teknis Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana HIbah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buapti dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 10. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri 13 Tahun 2006 dan Lampiran. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) 13 tahun 2006, semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pcngelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat 91) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Desember 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2019. Peraturan Perundang-undangan. Permendagri tersebut menjelaskan siklus keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pertanggungjawaban. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. Tanggal. investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 16. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); b. Beranda. Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan ini Mengatur Mengenai Ketentuan Umum,Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah,Penutup. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 99 Tahun 2019 tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310); 19. Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang. 59/2007 jo No. 2021 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 13. meningkatkan keamanan dan pengendalian uang Daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pasal 1. Uraian tentang penatausahaan keuangan daerah. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mekanisme Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga pada APBD untuk Tanggap Darurat Bencana. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. sistem pengelolaan keuangan daerah dan desa secara tertib, terbuka dan bertanggungjawab perlu dilakukan penilaian kinerja pengelolaan keuangan daerah dan desa; b. Peraturan Perundang-undangan. 17. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi APBD adalah: 1. Sistem Informasi. bahwa berdasarkan. 000/tahun. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 129/PMK. PERBUP No. 2. Maksud dan Tujuan Pedoman Pengelolaan Keuangan UIN Raden Fatah Palembang: 1. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah amanat pasal 221 (1) pp Nomor 12 Tahun 2019. Bahasa. 15. PERMENDAGRI No. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Tipe Dokumen. Sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 16. bahwa dalam rangka mempercepat dan. Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes; Mengingat : 1. Pedoman Pengelolaan Keuangan. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 28. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pedoman Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Keuangan daerah mencakup semua tingkatan pengelolaan keuangan yang ada di daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Menteri. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna menyesuaikan perkembangan regulasi dan kondisi saat ini; b. Jenis: Peraturan Menteri: Penerbit: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor: Permendagri 77 Tahun 2020 Tanggal: 30 Desember 2020 Perihal: Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DaerahPermendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PP. 981/4092/KEUDA tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD; 2 Jadwal Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD; 3 Info Bimtek Pengelolaan Keuangan BLUD : 4 Pendaftaran Bimtek; 5 HP/WA : 6 Formulir. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 6 DiTENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BerdasarkanPeraturan PemerintahNo. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN . BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 2. 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) diubah sebagai. 7. PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG. Mulyana Saturday, May 07, 2022 Juknis , pedoman. Purnama, f. Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda. Menimbang : a. Dalam Permendagri No. Download. Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan; Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tahun. 3. Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bimtek Permendagri No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.